SELALU ADA OPSI SELAIN MENAIKKAN BBM, JIKA PEMERINTAH BERPIHAK PADA RAKYAT KECIL

Sinyal kuat pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi makin gamblang terbaca. Beban subsidi BBM yang disebut telah mencapai ratusan triliun rupiah kini membuat APBN kelimpungan. Pemerintah berdalih dengan beragam argumen bahwa tidak bisa tidak mereka harus mengurangi jumlah subsidi yang berkonsekuensi pada kenaikan harga BBM. Mereka menyiapkan sejumlah skenario agar kenaikan harga BBM ini tidak memukul keras masyarakat lapisan bawah. 

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam memberikan pandangan lain mengenai masalah beban subsidi yang meningkat. Menurut dia, ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi pemerintah lebih baik memilih jalan tengah dengan menghadirkan BBM jenis lain.  “Opsi paling sederhana adalah biarkan saja beban subsidi naik. Misalkan sampai Rp700 triliun. Defisit APBN akan melebar, tetapi pemerintah kan masih punya payung UU Nomor 2 tahun 2020 yang membolehkan defisit APBN di atas 3 persen. Kapan perlu ketentuan ini diperpanjang pada tahun 2023 dengan pertimbangan pandemi yang belum berakhir dan gejolak global, kondisinya masih belum normal sehingga masih membutuhkan insentif fiskal,” jelasnya. 

Opsi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi menurut Piter bukanlah langkah yang tepat. Sebab meskipun misalnya gaung pemerintah yang menyebut BBM bersubsidi itu dinikmati kalangan atas, namun menurut Piter secara tidak langsung hal itu juga berdampak terhadap kalangan lapis bahwa. Hal ini mengingat peran BBM yang dapat mempengaruhi harga kebutuhan pokok lainnya. (https://asumsi.co/post/13559/ada-opsi-lain-ketimbang-naikkan-harga-bbm)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menanggapi kenaikan harga jual BBM bersubsidi. Menurut dia, sebenarnya masih banyak opsi yang bisa diambil jika ingin menyelamatkan fiskal. Kenaikan harga BBM sekarang kata dia sangat berdampak khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Yang jelas, banyak cara kreatif lain yang bisa diambil selain menaikkan harga BBM. Cara lain dengan penundaan untuk beberapa proyek infrastruktur. “Kemarin ada dana Pemda yang belum cair, penggunannya cukup besar sampai menyentuh Rp 200 triliun. Itu geser dulu untuk subsidi energi. Bisa juga negosiasi utang untuk keringanan pembayaran bunga kepada kreditur. Jadi, masih banyak opsi,” tambahnya. (https://www.republika.co.id/berita/rh88be349/pemerintah-naikkan-harga-bbm-pengamat-sebenarnya-masih-banyak-opsi)

Selain menaikkan harga BBM, pemerintah sebenarnya mempunyai 3 opsi untuk meredam membengkaknya subsidi akibat kenaikan harga minyak mentah dunia yang kini sudah menembus US$ 120 per barel. (2008)

OPSI PERTAMA

Pengenaan pajak dan cukai yang progresif untuk sektor minyak. Jika harga minyak mengalami kenaikan maka pajaknya akan meningkat. Pengenaan pajak progresif sebenarnya berbeda dengan pengenaan windfall pajak yang sifatnya muncul ketika harga minyak naik.

Besaran pajak progresif akan berubah, jika harga minyak turun, pajak minyak turun, jika harga minyak naik pajaknya naik pula.

"Di Rusia pemerintahnya berani untuk menerapkan ini, namun pemerintah Indonesia tidak berani karena banyak pemain asing di sektor minyak, pemerintah takut investor asing akan kabur begitu pajak progresif minyak diterapkan," ujar anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo ketika dihubungi detiKFinance, Selasa (6/5/2008).

Pajak progresif juga perlu dikenakan di sektor keuangan, di pasar modal. Namun kembali pemerintah terlalu ragu untuk mengenakan pajak karena banyaknya pelaku pasar asing.

OPSI KEDUA

Pemerintah seharusnya berani memotong anggaran kementerian dan lembaga hingga 20 persen. Pemotongan angggaran kementerian dan lembaga hanya disepakati 10 persen, itu pun setelah adanya badai protes dari sejumlah kementerian dan lembaga.

OPSI KETIGA

Renegosiasi pembayaran utang luar negeri. Penghematan dari pembayaran pokok dan bunga dari utang luar negeri memang tidak terlalu besar, yakni sekitar US$ 1-10 miliar.

"Jadi sebenarnya ada opsi lain, selain menaikkan harga BBM," ujar Dradjad.

Pemerintah sebenarnya bisa juga melakukan penghematan dalam kegiatan ekspor dan impor BBM, yakni memangkas rente-rente distribusi yang selama ini menambah biaya. Pembelian BBM impor selama ini, menurut Dradjad cenderung melalui peran trader atau pialang minyak yang tentunya akan menambabah beban biaya. Seandainya pembelian BBM dilakukan langsung kepada negeri pengekspor tentunya akan lebih memperingan biaya.

"Jadi kalau berani melakukan 3 opsi plus dengan memangkas trader-trader itu mestinya tidak usah menaikkan harga BBM," ujarnya. (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-934645/3-opsi-selain-kenaikan-bbm)